Peristiwa Sekitar Proklamasi dan Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia

PERISTIWA-PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI DAN PROSES TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A.    PERESTIWA-PERESTIWA SEKITAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945
1.      Perestiwa-Perestiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan
Adapun perestiwa-perestiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan antara lain:
a.       Jepang menyerah kepada sekutu
Akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika mengakibatkan  jepang kehilangan kekuatan, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.
Pada pertemuan di Saigon (Vietnam) tanggal 11 Agustus 1945 pukul 11.40 waktu setempat kepada para pemimpin bangsa Indonesia (Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Dr. Radjiman Wediodiningrat), jendral besar Terauchi menyampaikan hal-hal berikut:
1.      Pemerintahaan jepang memutuskan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
2.      Untuk melaksanakan kemerdekaan dibentuk PPKI sebagai pengganti BPUPKI.
3.      Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari pulau jawa, baru disusul oleh pulau lainnya.
4.      Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda.
5.      Pada tanggal 7 agustus 1945 diumumkan Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Docuritsu Junbi Inkai. PPKI diketuai Ir. Soekarno dan wakil ketuanya Drs. Moh. Hatta.

b.      Perestiwa Rengasdengklok
Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada Sekutu, Bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka, waktu yang singkat itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun diantara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, diantara tokoh pemuda dengan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat, akibatnya terjadilah “Perestiwa Rengasdengklok”.
Pada tanggal 16 Agustus pukul 04.00 WIB, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Poetra dibawa pemuda ke Rengasdengklok, Kota Kawedanan Di Pantai Utara Karawang, tempat kedudukan cudan (kompi) tentara peta. Tujuan perestiwa ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemuda yang mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah melalui perdebatan dan ditengah-tengahi Ahmad Soebardjo, menjelang malam hari, kedua tokoh tersebut akhirnya kembali ke Jakarta.
Rombongan soekarno-hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.30 waktu jawa zaman jepang (pukul 23.00 wib). Soekarno Hatta setelah singgah dirumah masing-masing, kemudian bersama rombongan lainya menuju rumah Laksamada Maeda  di jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta. (Tempat Ahmad Soebardjo bekerja) untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam itu juga segera diadakan musyawarah. Tokoh-tokoh yang hadir saat itu ialah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, para anggota PPKI, dan para tokoh pemuda, seperti Sukarni, Sayuti Melik, B.M Diah, Dan Sudiro. Tokoh-tokoh yang merumuskan teks proklamasi berada diruang makan. Adapun tokoh-tokoh yang menulis teks proklamasi adalah Ir. Soekarno, sedangkan Drs Mohammad Hatta dan Ahmad Soebardjo turut mengemukakan ide-idenya secara lisan.
Perumusan teks proklamasi sampai dengan penandatanganannya baru selesai pukul 04.00 WIB pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga diputuskan  bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Ir. Soekarno di jalan Pegangsaan Tumur 56 Jakarta pada pagi hari pukul 10.00 WIB.
2.      Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Ir. Soekarno, untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Sesuai kesepakatan yang diambil dirumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu jawa zaman jepang atau 10.00 WIB telah berdatangan kerumah Ir. Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Acara yang disususn dalam upacara di kediaman Ir. Soekarno itu, antara lain sebagai berikut :
a.       Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
b.      Pengibaran bendera merah putih.
c.       Sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi.
Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protocol. Latief Hendra Diningrat memberi aba-aba siap kepada seluruh barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Ir. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Ir. Soekarno didampingi Drs. Moh. Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l, diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 Boelan 8 Tahoen 05
Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno/Hatta

Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera sang saka merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki (Nampan) yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Shodanco Latief Hendradiningrat. Kemudian sang saka merah putih mulai dinaikan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia raya.
Seusai pengibaran bendera merah putih acara dilanjutkan sambutan dari walikota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia dihadiri oleh tokoh-tokoh Indonesia lainnya, seperti Mr. Latuharhary, Ibu Fatmawati, Sukani, Dr. Samsi, Ny. S.K. Trimurti, Mr. A.G. Pringgodigdo, dan Mr. Sujono.


3.      Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, berita proklamasi disebarluaskan secara cepat oleh segala lapisan masyarakat di sekitar Jakarta, terutama oleh para pemuda. Pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain dengan menyebar famlet, mengadakan pertemuan , menulis pada tembok-tembok.
Teks proklamasi yang telah dirumuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 beberapa saat kemudian berhasil diselundupkan  ke kantor pusat pemberitaan jepang, Domei (sekarang kantor berita Anatara). Sekitar  pukul 18.30 WIB wartawan kantor berita Domei Syahrudin berhasil menyelundupkan  teks proklamasi dan diterima oleh kepala bagian radio, Waidan B. Palenewen . teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wuz, seorang markonos kantor berita tersebut untuk segera diudarakan.
Pucuk pimpinan  tentara jepang di jawa segera memerintahkan meralat  berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan agar tidak berdampak luas. Pada tanggal 20 Agustus 1945 , pemancar radio disegel oleh jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Meskipun kantor berita domei disegel, para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, seperti Sukarman, Sutamto Susiloharjo, dan Suhandar. Alat pemancar berita yang diambil dari kantor berita domei sebagian dibawa ke rumah Waidan B. Palenewen dan sebagian ke Menteng 31. Di Menteng 31 itulah para pemuda merakit pemancar radio baru dengan kode panggilan Wk. 1. Dari pemancar radio itulah berita proklamasi terus disiarkan.
Tokoh-tokoh Indonesia yang bekerja diradio milik jepang dan berjasa menyebarkan brita proklamasi, antara lain Malady, Yusuf Ronodipuro, Sakti Alamsyah, Dan Suryodiputro. Malady kemudian memprakarsai pendirian Radio Republic Indonesia pada tanggal 11 September 1945.
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Soeara Asia di Surabaya adalah Koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Para pemuda yang berjuang  lewat pers, antara lain B.M. Diah, Sukarjo, Wiryopranoto, Iwa Kusumasumantri, Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandardinata, GS.S.J. Ratulangi, Adam Malik, Sayuti Melik, Sutan Syahrir, Madikin Wonohito, Sumanang SM, Mania Sophian, Dan Ali Hasyim.
Pihak pemerintah Indonesia juga memerintahkan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk segera kembali ketempat tugasnya masing-masing guna menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan indinesia diwilayahnya. Tokoh-tokoh tersebut anatara lain sebagai berikut.
a.       Teuku Mohamad Hasan untuk Daerah Sumatra.
b.      Sam Ratulangi untuk Daerah Sulawesi.
c.       Ktut Pudja untuk Daerah Nusa Tenggara.
d.      Ir. Mohamad Nor untuk Daerah Kalimantan.

4.      Sambutan Rakyat Diberbagai Daerah Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Perestiwa penting yang menunjukan dukungan rakyat secara spontan  terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai berikut.
a.       Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada
Di berbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan. Di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) Jakarta pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi. Lapangan Ikada saat ini terletak di sebelah Selatan Lapangan Monas.
Makna rapat raksasa di lapangan ikada bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut.
1.      Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah republic Indonesia dengan rakyatnya.
2.      Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah republic Indonesia terhadap rakyatnya.
3.      Menambah kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri.
4.      Rakyat mendukung pemerintahan baru yang baru terbentuk. Buktinya,, setiap intruksi pimpinan mereka laksanakan.
b.      Tindakan Heroic Mendukung Proklamasi
Usaha menegakan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroic di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia anatara lain sebagai beriku.
1.      Jogjakarta
Perebutan kekuasaan di Jogjakarta dimuali tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10.00. WIB. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai jepang melakukan aksi mogok.
Mereka menuntut agar jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Aksi mogok makin kuat ketika komite nasional Indonesia daerah (knid) menegaskan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada ditangan pemerintah ri. Pada hari itu juga di Jogjakarta terbit surat kabar kedaulatan rakyat.
2.      Surabaya
Para pemuda yang tergabung dalam BKR berhasil merebut kompleks penyimpanan senjata jepang dan pemancar radio Di Embong, Malang. Selain itu terjadi insiden  bendera di Hotel Yamato, Tunjungan Surabaya. Insiden itu terjadi ketika beberapa orang belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan, dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945.


3.      Semarang
 Pada tanggal 14 Oktober 1945 para pemuda bermaksud memindahkan 400 orang tawanan Jepang (Veteran Angkatan Laut) dari pabrik gula cepiring  menuju penjara bulu di Semarang. Akan tetapi, ditengah perjalanan para tawanan itu melarikan diri dan bergabung dengan kidobutai di Jatingaleh (Batalyon Setempat Dibawah Pimpinan Mayor Kido).
Situasi bertambah panas dengan desas desus bahwa jepang telah meracuni cadangan air minum penduduk semarang yang ada di candi. Untuk membuktikan kebenaran desas desus tersebut, dr. karyadi sebagai kepala laboratorium pusat rumah sakit pusat (parusara) melakukan pemeriksaan. Namun, yang terjadi dr. karyadi tewas di jalan pandanaran, semarang. Tewasnya dr. Karyadi menimbulkan kemarahan para pemuda Semarang.
Pada tanggal 15 0ktober 1945 pasukan kidobutai  melakukan serangan ke kota Semarang  dan dihadapi oleh TKR dan laksar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama lima hari dan mereda setelah pimpinan TKR berundingan dengan pasukan jepang. Kedatangan pasukan sekutu di semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 juga mempercepat terjadinya gencatan senjata. Pasukan sekutu akhirnya menawan dan melucuti tentara jepang. Akibat pertempueran ini  ribuan pemuda gugur dan ratusan orang jepang tewas.
            Untuk mengenang perestiwa itu, di semarang di dirikan tugu muda dan nama Dr. Karyadi diabadikan menjadi nama sebuah Rumah Sakit Umum Di Semarang.

4.      Aceh
Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API). Penguasaan pemerintah jepang memerintahkan pembubaran organisasi itu dan para pemuda tidak boleh melakukan kegiatan perkumpulan. Atas peringatan jepang itu, para pemuda menolak keras. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara jepang.
5.      Bali
Pada bulan Agustus 1945,  para pemuda Bali telah membentuk organisasi seperti Angkatan Muda Indonesia (AMI) dan Pemuda Republic Indonesia (PRRI). Upaya perundingan untuk menegakan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak jepang selalu menghambat. Atas tindakan tersebut pada tanggal 13 Desember 1945 para pemuda merebut kekuasaan  dari jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan jepang masih kuat.
6.      Kalimantan
Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih, dan mengadakan rapat-rapat, tetapi kegiatan ini dilarang oleh pasukan Sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan Sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan (Depan Markas Sekutu) berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera Merah Putih.
7.      Palembang
Rakyat Palembang dalam mendukung proklamasi dan menegakkan kedaulatan Negara Indonesia dilakukan dengan jalan mengadakan upacara pengibaran bendera Merah Putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh dr.A.K.Gani.
Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatra selatan berada dibawah kekuasaan RI. Upaya penegakkan kedaulatan di Sumatra selatan tidak memerlukan kekerasan, karena Jepang berusaha menghindari pertempuran.
8.      Bandung
Para pemuda bergerak untuk merebut untuk merebut Pangkalan Udara Andir (sekarang Bendara Husein Sastranegara) dan gudang senjata dari tangan Jepang.
9.      Makasar
Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintah pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gudang-gudang penting seperti stsiun radio dan tangsi polisi.
10.  Sumbawa
Bentrokan fisik antara pemuda dan antara Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba.
11.  Sumatra selatan
Pada tanggal 8 Oktober 1945 rakyat mengadakan upacara pengibran bendera Merah Putih. Pada tanggal itu juga diumumkan bahwa Sumatra selatan berada dibawah kekuasaan RI.
12.  Lampung
Para pemuda yang tergabung dalam API (Angkatan Pemuda Indonesia) melucuti senjata Jepang di Teluk Betung, Kalianda, dan Menggala.
13.  Solo
Para pemuda melakukan pengepungan markas Kempetai Jepang, sehingga terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran itu, seorang pemuda bernama Arifin gugur.

B.     PROSES TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Sebagai Negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala Negara dan kepala pemerintah yang akan menjalankan pemerintah serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945.
1.      Pembentukan Kelengkapan Pemerintah
Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin Ir.Soekarno dengan Drs.Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang.
Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting, antara lain sebagai berikut :
a.       Penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI.
b.      Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden RI dan Drs.Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
c.       Pekerja presiden RI untuk sementara waktu oleh sebuah Komite Nasional.
Pembukaan UUD 1945 yang di sahkan PPKI hamper seluruh bahannya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD hasil kerja Panitia Perumusan pada tanggal 22 Juni 1945 yang disebut Piagam Jakarta.
Bahan tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yaitu sebagai berikut :
a.       Kata “mukadimah” diganti “pembukaan”.
b.      Kata “hukum dasar” diganti dengan “Undang-Undang Dasar”.
c.       Kata “menurut dasar” dalam kalimat “Berdasarkan kepada Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” dihapus.
d.      Kalimat ….”dengan kewajiban dalam menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus.
Adapun isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahannya diambil dari rancangan konstitusi hasil penyusunan Panitia Perancangan pada tanggal 16 Juli 1945. Bahan itu juga mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut :
a.       Pasal 6 Ayat 1, semula berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”. Kata yang “Beragama Islam” dihilangkan karena dinilai menyinggung perasaan yang tidak beragama Islam.
b.      Pasal 29 Ayat 1, kalimat dibelakang …”Ketuhanan” yang “berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan. Kalimat tersebut terdapat pada pembukaan UUD alenia ke-4.
Setelah melalui pembicaraan dan pembahasan yang matang, akhirnya dengan suara bulat, konstitusi itu diterima dan disahkan oleh PPKI menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Konstitusi itu disebut Undang-Undang Dasar 1945. Pengesahan itu kemudian dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke-2 No.7 Tahun 1946 halaman 45-48.
Pada tanggal 18 Agustu 1945 presiden dan wakil presiden RI untuk pertama kali dipilih oleh PPKI, karena MPR yang berhak memilih dan melantiknya belum terbentuk. Hal itu diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. PPKI memilih Ir.Soekarno sebagai presiden dan Drs.Mohammad Hatta sebagai wakil presiden RI.
Untuk membantu pekerjaan presiden RI, PPKI telah mengaturnya pada Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Udang Dasar, segala kekuasaanny dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”.
PPKI kemudian melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan  bagi berdirinya Negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945.
Dalam sidang kedua PPKI menghasilkan keputusan antara lain :
a.       Menetapkan dua belas kementrian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah.
b.      Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan provinsi.

Pembagian Wilayah Republik Indonesia
Provinsi Sumatra: Mr. Tengku Moh. Hasan
Provinsi Jawa Barat: M.Sutarjo Kartohadikusumo
Provinsi Jawa Tengah: R. Panji Soeroso
Provinsi Jawa Timur: R.A. Soerjo
Provinsi Sunda Kecil: Mr. I. Gusti Ketut Pudja
Provinsi Maluku: Mr. J. Latuharhary
Provinsi Sulawesi: Dr. G. S. S. J. Ratulangi

Provinsi kalimantan: Ir. Pangeran Mohammad Noor

2.      Pembentukan Komite Nasional
PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki anggota pokok tantang rencana pambentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk diseluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat, KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta.
Pada saat terjadi perubahan politik, pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 tentang Peralihan Pertanggungjawaban mentri-mentri dari presiden kepada Bdan Pekerja KNIP. Itu berarti system kabinet presidensil dalam UUD 1945 telah diamandemen menjadi system kabinet parlementer. Hal ini terbukti setelah Badan Pekerja KNIP mencalonkan Sutan Syahir sebagai perdana mentri. Akhirnya, cabinet presidensil Soekarno-Hatta jatuh dan digantikan oleh kabinet parlementer dengan Sutan Syahir sebagai perdana mentri yang pertama.
3.      Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Pada akhir sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan. Sebagai tindak lanjut dari usulan tersebut, presiden menugaskan kepada Abdul Kadir, Kasman Singodimedjo, dan Otto Iskandardinata untuk menyiapkan pembentikan tentara kebangsaan.
Hasil kerja panitia kecil itu dilaporkan dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Kemudian rapat pleno memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat, serta merawat para korban perang.
Sementara itu, situasi keamanan tampaknya akan makin buruk karena dibayang-bayang oleh datangnya tentara Sekutu dan Belanda di Indonesia. Menghadapi situasi demikian para pemuda terasa terpanggil untuk berjuang memanggul senjata. Untuk itu, berdirilah berbagai organisasi kelaskaran di berbagai wilayah.
Melihat perkembangan situasi yang makin membahayakan negara, pimpinan Negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Oerip Soemoharjo dari Jogjakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan.
Dengan Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Semula yang ditunjuk menjadi pemimpin tertinggi TKR adalah Supriyadi, pimpinan perlawanan Peta di Blitar (febuari 1945), dan sebagai Mentri Keamanan Rakyat ad interim diangkat Muhammad Surjoadikusumo, mantan Daidanco Peta. Berdasarkan Maklumat Pemerintah itu pula, Oerip Soemoharjo membentuk Markas Tinggi TKR di Jogjakarta. Di Pulau Jawa terbentuk 10 devisi dan di Sumatra 8 devisi.
Berkembangnya situasi yang makin tidak menentu menyebabkan TKR membutuhkan figur pimpinan yang kuat dan berwibawa. Akan tetapi, Supriyadi yang telah ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi TKR belum juga muncul sehingga dikalangan TKR merasa perlu segera mengisi kekosongan tersebut. Dalam konferensi TKR di Jogjakarta pada tanggal 12 November 1945, Kolonel Soedirman, Panglima Devisi V Banyumas terpilih menjadi pimpinan tertingi TKR. Pengangkatan Kolonel Soedirman dalam jabatan pelaksana setelah selesainya pertempuran di ambarawa.
Untuk menghilangkan kesimpangsiuran, Markas Besar TKR pada tanggal 6 Desember 1945 mengeluarkan sebuah maklumat. Isi maklumat itu menyatakan bahwa selain tentara resmi (TKR) juga dibolehkan adanya lascar, sebab hak dan kewajiban mempertahankan negara bukanlah monopoli tentara. Pada tanggal 18 Desember 1945 pemerintah mengangkat Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR  dengan pangkat jenderal. Adapun sebagai Kepala Staf Umum TKR dipegang oleh Mayor Oerip Soemoharjo.
Adapun perkembangan Tentara Keamanan Rakyat adalah sebagai berikut :
a.       Pada tanggal 7 Januari 1946, pemerintah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian Kementrian Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia.
b.      Tanggal 24 Januari 1945, Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pegantin nama itu dilatarbelakagi oleh upaya mendirikan tentara kebangsaan yang percaya pada kekuatan sendiri.
c.       Pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret guna membentuk suatu panitia yang ia pimpin sendiridengan nama Panitia Pembentukan Organisasi Tentar Nasional Indonesia. Panitia tersebut beranggotakan 21 orang dari berbagai pimpinan lascar yang paling paling berpengaruh. Pada tanggal 4 Juni 1947 keluar sebuah penetapan yang menyatakan bahawa TRI berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pergantian nama itu dilatarbelakangi oleh upaya mereorganisasi tentara kebangsaan yang benar-benar profesional.
4.      Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dukungan terhadap proklamasi pembentukan Negara dan pemerintah Republik Indonesia, antara lain dating dari daerah berikut:
a.       Keraton Kesultanan Jogjakarta
Pada tanggal 29 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Jogjakarta mengirimkan telegram ke Jakarta yang isinya menyatakan bahwa Kesultanan Jogjakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan Soekarno-Hatta.
Pada tanggal 5 September 1945 dukungan itu dipertegas dengan pengumuman Amanat Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
b.      Sumatra mendukung pemerintah Republik Indonesia
Gelora kemerdekaan Indonesia yang telah menyebar kemana-mana mendorong para pemuda, khususnya Sumatra timur untuk bergerak. Munculnya semangat kebangsaan yang tinggi menyebabkan para pemuda bergerak ke Jalan Jakarta No.6 Medan di bawah pimpinan A.Tahir, Abdul Malik Munir, M.K Yusni mendukung pemerintah Republik Indonesia yang telah berdiri.
Melihat dukungan rakyat yang demikian besar dan tanpa kenal takut, pada tanggal 3 Oktober 1945 Teuku Mohammd Hassan selaku gubernur dengan resmi mengumumkan dimulainya pemerintah Republik Indonesia di Sumatra dengan Medan sebagai ibu kota provinsinya.
Penduduk bukittinggi pun tidak ketinggalan mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 29 September 1945 bendera Merah Putih berkibar di daerah-daerah di Sumatra.
c.       Sulawesi utara mendukung pemerintah Republik Indonesia
Pada tanggal 14 febuari 1945 para pemuda Sulawesi Utara di bawah pimpinan Ch.Taulu mengadakan pemberontakan untuk mendirikan RI di Sulawesi Utara. Awalnya, pemberontakan itu muncul di Manado yang kemudian menyebar ke Tondano, Bitung, dan Bolang Mongondow. Perlawanan terhadap Belanda (NICA) mendapat dukungan dari rakyat, karena rakyat sudah anti terhadap penjajah dan mendukung berdirinya Negara republik Indonesia.
5.      Pembentukan Lembaga Pemerintahan di seluruh Daerah di Indonesia
Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 (sebelum diamandemen) yang berbunyi: pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dalam bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undangdengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Hal ini berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah profinsi dan setiap daerah profinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.  Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau daerah administrasi, semua menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang dan akan diadakan badan perwakilan daerah.
Berbagai kegiatan yang dilakukan di daerah antara lain:
a.       Pada awal September 1945, pemerintah Republik Indonesia  provinsi Sulawesi terbentuk. Dr. G.S.S.J. Ratulangi dilantik sebagai Gubernur Sulawesi dan muli menjalankan roda pemerintahan.
b.      Di Medan, pada tanggal 30 September 1945 para pemuda dipimpin oleh Sugondo Kartoprojo membentuk barisan pemuda Indonesia. Gubernur Sumatra, Teuku Mohamad Hassan juga segera membentuk pemerintah daerah di wilayah Sumatra.
c.       Di Banjarmasin, pada tanggal 10 Oktober 1945 rakyat melakukan rapat umum untuk meresmikan berdirinya pemerintah Republic Indonesia daerah Kalimantan Timur. Pada tanggal 1 Januari 1946 dipangkalan Bun, Sampit, dan Kota Waringin diresmikan berdirinya Pemerintah Republic Indonesia dan Tentara Republik Indonesia.
Selain daerah-daerah tersebut diatas, daerah lain juga mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk segera menjalankan pemerintah di daerah di bawah pimpinan para gubernur masing-masing.
Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas  Presiden dibantu oleh Komite Nasional, maka di daerah-daerah tugas Gubenur (Kepala Daerah) juga dibantu Komite  Nasional Di Daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai dewan perwakilan rakyat daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintah di daerah yang dibantu oleh komite nasional di daerah  diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

RANGKUMAN

v  Akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh amerika serikat mengakibatkan jepang kehilangan kekuatan, sehingga akhirnya jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 agustus 1945.
v  Pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 17 agustus 1945 pukul 10.00 di pegangsaan timur no. 56 jakarta.
v  Perestiwa penting yang menunjukan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain:
-          Rapat raksasa di lapangan ikada 19 september 1945.
-          Tindakan heroic di berbagai kota di seluruh Indonesia, seperti di Jogjakarta, Jakarta, bandung, Surabaya, semarang, aceh, Palembang, Kalimantan, bali, dan lain-lain.
v  Sidang PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 menghasilkan keputusan:
-          Penetapan dan pengesahan undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi RI.
-          Ir soekarno dipilih sebagai presiden RI dan drs mohammad hatta sebagai wakil presiden republic Indonesia.
-          Pekerja presiden RI untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional.
v  Sidang PPKI 19 agustus 1945. Dalam sidang ke dua PPKI menghasilkan keputusan, antara lain:
-          Menetapkan dua belas kementerian yang membantu tugas presiden dalampemerintah.
-          Pembentukan komite nasional Indonesia.
v  Berdasarkan maklumat pemerintah pada tanggal 5 oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama tentara keamanan rakyat (TKR).


Kerjakan tugas-tugas berikut!!
A.    Ayo, pilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan materi perestiwa-perestiwa sekitar proklamasi dan proses terbentuknya Negara kesatuan republik Indonesia, untuk mengevaluasi daya serap materimu.
1.      Sehari sebelum naskah proklamasi dibacakan ir. Soekarno dan drs mohammad hatta dibawa oleh para pemuda, sehingga dikenal sebagai perestiwa…
a.       Rengasdengklok
b.      Surabaya
c.       Tanjung priok
d.      Linggarjati
2.      Kedudukan ir. Soekarno dan drs mohammad hatta pada teks proklamasi adalah atas nama…
a.       Penduduk Indonesia
b.      Bangsa yang terjajah
c.       Bangsa Indonesia
d.      Seluruh pahlawan bangsa.
3.      Bendera pusaka yang dikibarkan setelah naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan dibuat oleh…
a.       Dewi Sartika
b.      Ny. Adam malik
c.       Fatmawati Soekarno
d.      Cut Nyakdien
4.      rapat umum di lapangan ikada Jakarta pada tanggal 19 september 1945 dipelopori…
a.       BPUPKI
b.      Komite nasional indonesia
c.       Menteri dalam negeri
d.      Komite van aksi
5.      Sidang PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 mengambil keputusan penting, antara lain…
a.       Membentuk komite nasional yang bertugas membantu presiden
b.      Penetapan susunan kementerian
c.       Pembentukan tentara keamanan rakyat
d.      Memilih presiden dan wakil presiden republic Indonesia
6.      Sidang ke dua PPKI 19 agustus 1945 menghasilkan keputusan, antara lain membagi wilayah republic Indonesia menjadi… provinsi
a.       Delapan
b.      Dua puluh
c.       Dua puluh tujuh
d.      Tiga puluh tiga
7.      Berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 5 oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama…
a.       Tentara keamanan rakyat (TKR)
b.      Tentara keselamatan rakyat (TKR)
c.       Badan keamanan rakyat (BKR)
d.      Tentara republic Indonesia (TRI)
8.      Tanggal 29 agustus 1945 sri sultan hamengku buono ix mengirimkan telegram ke Jakarta yang isinya menyatakan bahwa…
a.       Kesultanan Jogjakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan soekarno hatta
b.      Kesultanan Jogjakarta diberi hak membentuk tentara keamanan rakyat
c.       Kesultanan Jogjakarta meminta bantuan keamanan dari pemerintah pusat
d.      Sri sultan hamengku buwono ix sanggup menghadapi sekutu jika sewaktu-waktu datang.
9.      Proklamasi kemerdekaan sebenarnya bukan merupakan titik akhir perjuangan bangsa, tetapi merupakan…
a.       Titik awal perjuangan bangsa
b.      Titik puncak perjuangan bangsa
c.       Titik balik perjuangan bangsa
d.      Titik akhir perjuangan para pahlawan bangsa
10.  Kewajiban warga Negara terhadap proklamasi kemerdekaan yaitu…
a.       Memperingati setiap tahun
b.      Mengisi dengan pembangunan
c.       Mempelajari naskah proklamasi
d.      Mengingat pahlawan proklamator.

B.     Ayo, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai materi perestiwa-perestiwa sekitar proklamasi dan proses terbentuknya Negara kesatuan republic Indonesia.
1.      Sebutkan susunan acara dalam upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2.      Mengapa pada saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan disebut masa Vacuum Of Power (Kekosongan Kekuasaan)?
3.      Jelaskan peran pers dalam menye barluaskan berita proklamasi kemerdekaan.
4.      Bagaimanakah rumusan pancasila yang disahkan PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negar.
5.      Apakah yang dimaksud proklamasi merupakan pangkal pembangunan bangsa.

PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP KOLONIAL BELANDA

MAKALAH PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP KOLONIAL BELANDA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia adalah akibat meletusnya perang delapan puluh tahun antara Belanda dan Spanyol (1568-1648). Pada awalnya, perang antara Belanda dan Spanyol bersifat agama karena Belanda mayoritas beragama kristen protestan sedangkan orang Spanyol beragama kristen katolik. Perang tersebut kemudian menjadi perang ekonomi dan politik. Raja philip II dari Spanyol memerintahkan kota Lisabon tertutup bagi kapal Belanda pada tahun 1585 selain karena faktor tesebut juga karena adanya petunjuk jalan ke Indonesia dari Jan Huygen Van Lischoten, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis dan pernah sampai di Indonesia.

 Tujuan kedatangan belanda ke indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan keuntungan yang besar, belanda berusaha untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah. Untuk melancarkan usahanya, belanda menempuh beberapa cara seperti pembentukan VOC dan pembentukan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.

Pada awal abad XIX Jawa Setelah pemerintahan Inggris berakhir, yaitu pada tahun 1816, Indonesia kembali dikuasai oleh Pemerintahan Hindia-Belanda. Pada masa ”kedua” penjajahan ini, yang sangat terkenal adalah sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch. Pelaksanaannya pun dimulai pada tahun 1830. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa tersebut. Namun pada akhirnya, dalam praktek sesungguhnya terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan.

Terdapat perbedaan antara penerapan sistem sewa tanah yang dilaksanakan oleh Raffles serta sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh Van den Bosch. Keduanya membawa dampak yang tidak sedikit bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam perkembangan sampai  dengan paruh pertama abad ke-19, kebijakan selain bidang perekonomian, dalam bidang pendidikan juga tidak diabaikan oleh pemerintah Hindia-Belanda, tetapi itu hanya masih berupa rencana dari pada tindakan nyata. Dalam periode itu pemerintah harus melakukan penghematan anggaran, biaya untuk menumpas Perang Dipenogoro (1825-1830), dan untuk pelaksanaan Culturstelsel.

Dalam rangka usahanya menguasai Indonesia,Belanda secara licik menjalankan politik pecah belah,sehingga kerajaan-kerajaan yang saling bertentangan itu menjadi lemah.Kesempatan inilah digunakan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia.

1.2  Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam makalah ini,antara lain

1.      Perlawanan rakyat Indonesia Terhadap Kolonial Belanda

2.      Sebab – Sebab Terjadinya Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Kolonial Belanda

3.      Perlawanan terhadap VOC

4.      Perlawanan Pattimura (1817)

5.      Perang Padri (1821-1837)

6.      Perang Diponegoro (1925-1830)

7.      Perang Banjarmasin (1859-1863)

8.      Perang Bali (1846-1868)

9.      Perang Sisingamangaraja XII (1870-1907)

10.  Perang Aceh (1873-1906)

1.3  Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan makalah ini,antara lain

1.      Untuk mengetahui Perlawanan rakyat Indonesia Terhadap Kolonial Belanda

2.      Untuk mengetahui Sebab – Sebab Terjadinya Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Kolonial Belanda

3.      Untuk mengetahui Perlawanan terhadap VOC

4.      Untuk mengetahui Perlawanan Pattimura (1817)

5.      Untuk mengetahui Perang Padri (1821-1837)

6.      Untuk mengetahui Perang Diponegoro (1925-1830)

7.      Untuk mengetahui Perang Banjarmasin (1859-1863)

8.      Untuk mengetahui Perang Bali (1846-1868)

9.      Untuk mengetahui Perang Sisingamangaraja XII (1870-1907)

10.  Untuk mengetahui Perang Aceh (1873-1906)

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Sebab – Sebab Terjadinya Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Kolonial Belanda

Bangsa Belanda pernah menguasai Indonesia lebih dari 300 tahun. Dalam kurun waktu itu, berkali-kali rakyat Indonesia mengadakan perlawanan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia, bentuk-bentuk penindasan Bangsa Belanda, dan perjuangan menentang penjajahan Bangsa Belanda.

2.1.1.   Kedatangan Bangsa Belanda

Bangsa Eropa mulai mencari barangbarang kebutuhan sehari-hari, seperti buah-buahan, rempah-rempah, wol, porselin , dan lain-lain dari negara-negara di luar Eropa. Indonesia, terkenal sebagai tempat penghasil rempah-rempah. Rempah- rempah yang dihas

ilkan bangsa Indonesia digunakan sebagai bahan obatobatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Maka, berlomba-lombalah Bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia. Bangsa Belanda sampai ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596. Armada Belanda berhasil mendarat di Banten, Jawa Barat. Pada awalnya, kedatangan Bangsa Belanda disambut baik oleh Sultan Banten. Kegiatan perdagangan menjadi ramai. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Bangsa Belanda berubah menjadi serakah dan kasar. Sikap itu menyebabkan mereka dimusuhi dan diusir dari Banten. 

2.1.2. Penindasan lewat VOC

Dua tahun setelah kedatangan pertama, bangsa Belanda datang lagi ke Indonesia. Kali ini mereka bersikap baik dan ramah. Belanda dapat diterima kembali di Indonesia. Banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan dagang dan pertikaian di antara mereka. Akibatnya, harga rempah-rempah tidak terkendali. Untuk

menghindari pertikaian yang lebih parah pada tanggal 20 Maret 1602 dibentuk Perkumpulan Dagang Hindia Timur atau Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Mula-mula kegiatan VOC hanya berdagang. Akan tetapi, lama-kelamaan VOC berusaha menguasai perdagangan (monopoli). Untuk mewujudkan maksud itu VOC membentuk tentara, mencetak mata uang sendiri, dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat.

Di Maluku VOC melakukan Pelayaran Hongi (patroli laut) untuk mengawasi rakyat Maluku agar tidak menjual rempah-rempah mereka kepada pedagang lain. Untuk mempertahankan harga, VOC juga memerintahkan penebangan sebagian pohon rempah-rempah milik rakyat. VOC memberikan hukuman berat kepada rakyat yang melanggar aturan monopoli itu.

Pusat-pusat perdagangan yang dikuasai VOC adalah Ambon, Jayakarta, dan Banda. Pusat perdagangan Jayakarta direbut Belanda pada masa Gubernur Jenderal J.P. Coen. Ia mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Coen kemudian membangun kota Batavia dengan gaya Belanda. Kantor VOC yang semula ada di Ambon dipindahkan ke Batavia. VOC mampu berdiri dalam waktu yang sangat lama. Pada Tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. VOC dibubarkan karena sebab-sebab berikut ini :

1. Pejabat-pejabat VOC melakukan korupsi dan hidup mewah.
2. VOC menanggung biaya perang yang sangat besar.
3. Kalah bersaing dengan pedagang Inggris dan Prancis.
4. Para pegawai VOC melakukan perdagangan gelap.

Pada tanggal 1 Januari 1800, kekuasaan VOC di Indonesia digantikan langsung oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Semua hutang VOC ditanggung oleh Kerajaan Belanda. Sejak saat itu, Indonesia diperintah lansung oleh pemerintah Belanda. Pemerintahan Kerajaan Belanda atas wilayah Indonesia ini berlansung sampai tahun 1942. Pemerintah Belanda di Indonesia dinamakan Pemerintahan Hindia Belanda.

2.1.3. Penindasan lewat kerja paksa, penarikan pajak, dan tanam paksa

Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda. Napoleon mengubah bentuk negara Belanda dari kerajaan menjadi republik. Napoleon ingin memberantas penyelewengan dan korupsi serta mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Ia mengangkat Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Batavia. Untuk menahan serangan Inggris, Daendels melakukan tiga hal, yaitu :

1. menambah jumlah prajurit,
2. membangun pabrik senjata, kapal-kapal baru, dan pos-pos pertahanan,
3. membangun jalan raya yang menghubungkan pos satu dengan pos lainnya.

Daendels memberlakukan kerja paksa tanpa upah untuk membangun jalan. Kerja paksa ini dikenal dengan nama kerja rodi. Rakyat dipaksa membangun Jalan Raya Anyer-Panarukan yang panjangnya sekitar 1.000 km. Jalan ini juga dikenal dengan nama Jalan Pos. Selain untuk membangun jalan raya, rakyat juga dipaksa menanam kopi di daerah Priangan untuk pemerintah Belanda. Banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban kerja rodi. Untuk mendapatkan dana biaya perang pemerintah kolonial Belanda menarik pajak dari rakyat. Rakyat diharuskan membayar pajak dan menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil ke Belanda. Ia digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Saat itu pasukan Inggris berhasil mengalahkan Belanda di daerah Tuntang, dekat Salatiga, Jawa Tengah. Gubernur Jenderal Janssens terpaksa menandatangani Perjanjian Tuntang. Berikut ini isi Perjanjian Tuntang : 

1. Seluruh wilayah jajahan Belanda di Indonesia diserahkan kepada Inggris.
2. Adanya sistem pajak/sewa tanah.
3. Sistem kerja rodi dihapuskan.
4. Diberlakukan sistem perbudakan.

Inggris berkuasa di Indonesia selama lima tahun (1811-1816). Pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia. Pemerintah memberlakukan sistem sewa tanah yang dikenal dengan nama landrente. Rakyat yang menggarap tanah diharuskan menyewa dari pemerintah. Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda. Pemerintah Belanda menunjuk Van Der Capellen sebagai gubernur jenderal. Van Der Capellen mempertahankan monopoli perdagangan yang telah dimulai oleh VOC dan tetap memberlakukan kerja paksa.

1. Pada tahun 1830, Van Der Capellen diganti Van Den Bosch. Bosch mendapat tugas mengisi kas Belanda yang kosong. Ia memberlakukan tanam paksa atau cultuur stelsel untuk mengisi kas pemerintah yang kosong. Van Den Bosch membuat aturanaturan untuk tanam paksa sebagai berikut.Rakyat wajib menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa.
2. Tanah yang dipakai untuk tanamam paksa bebas dari pajak.
3. Hasil tanaman diserahkan kepada Belanda.
4. Pekerjaan untuk tanam paksa tidak melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
5. Kerusakan-kerusakan yang tidak dapat dicegah oleh petani menjadi tanggungan Belanda.
6. Rakyat Indonesia yang bukan petani harus bekerja 66 hari tiap tahun bagi pemerintah Hindia Belanda.

Kenyataannya, ada banyak penyelewengan dari ketentuan itu. Misalnya, tanah yang harus disediakan oleh petani melebihi luas tanah yang telah ditentukan, rakyat harus menanggung kerusakan hasil panen, rakya harus bekerja lebih dari 66 hari, dan lain-lain. Akhirnya ketentuanketentuan yang diatur dalam tanam paksa tidak berlaku sama sekali.

Pemerintah Belanda semakin bertindak sewenang-wenang. Tanam paksa mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Indonesia. Hasil pertanian menurun. Rakyat mengalami kelaparan. Akibat kelaparan banyak rakyat yang mati. Sebaliknya, tanam paksa ini memberikan

keuntungan yang melimpah bagi Belanda. Namun, masih ada orang Belanda yang peduli terhadap nasib rakyat Indonesia. Di antaranya adalah Douwes Dekker. Ia mengecam tanam paksa melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar, dengan nama samaran Multatuli. Max Havelaar menceritakan penderitaan bangsa Indonesia sewaktu dilaksanakan tanam paksa.

Max Havelaar menggegerkan seluruh warga Belanda. Timbul perdebatan hebat tentang tanam paksa di negeri Belanda. Akhirnya, Parlemen Belanda me-mutuskan untuk menghapus tanam paksa secepatnya.

2.2. Perlawanan menentang penjajahan Belanda

Monopoli perdagangan, kerja paksa, penarikan pajak, sewa tanah, dan tanam paksa menimbulkan banyak kerugian dan membuat sengsara rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak tahan lagi. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan memperjuangkan martabat dan kemerdekaannya. Dari seluruh penjuru tanah air timbul perlawanan terhadap penjajah Belanda.

a. Perlawanan terhadap VOC

Pada saat VOC berkuasa di Indonesia terjadi beberapa kali perlawanan. Pada tahun 1628 dan 1629, Mataram melancarkan serangan besar-besaran terhadap VOC di Batavia. Sultan Agung mengirimkan ribuan prajurit untuk menggempur Batavia dari darat dan laut. Di Sulawesi Selatan VOC mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia di bawah pimpinan Sultan Hassanuddin. Perlawanan terhadap VOC di Pasuruan Jawa Timur dipimpin oleh Untung Suropati. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa mengobarkan perlawanan di daerah Banten.

b. Perlawanan Pattimura (1817)

Belanda melakukan monopoli perdagangan dan memaksa rakyat Maluku menjual hasil rempah-rempah hanya kepada Belanda, menentukan harga rempah-rempah secara semena-mena, melakukan pelayaran hongi, dan menebangi tanaman rempahrempah milik rakyat. Rakyat Maluku berontak atas perlakuan Belanda. Dipimpin oleh Thomas Matulessi yang nantinya terkenal dengan nama Kapten Pattimura, rakyat Maluku melakukan perlawanan pada tahun

1817. Pattimura dibantu oleh Anthony Ribok, Philip Latumahina, Ulupaha, Paulus Tiahahu, dan seorang pejuang wanita Christina Martha Tiahahu. Perang melawan Belanda meluas ke berbagai daerah di Maluku, seperti Ambon, Seram, Hitu, dan lain-lain.

Belanda mengirim pasukan besarbesaran. Pasukan Pattimura terdesak dan bertahan di dalam benteng. Akhirnya, Pattimura dan kawan-kawannya tertawan. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di depan Benteng Victoria di Ambon.

c. Perang Padri (1821-1837)

Perang Padri bermula dari pertentangan antara kaum adat dan kaum agama (kaum Padri). Kaum Padri ingin memurnikan pelaksanaan agama Islam. Gerakan Padri itu ditentang oleh kaum adat. Terjadilah bentrokan- bentrokan antara keduanya. Karena terdesak, kaum adat minta bantuan kepada Belanda. Belanda bersedia membantu kaum adat dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Pasukan Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau wafat diganti oleh Tuanku Imam Bonjol. Pasukan Padri dengan taktik perang gerilya, berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda mengajak berunding. Pada tahun

1925 terjadi gencatan senjata. Belanda mengakui beberapa wilayah sebagai daerah kaum Padri. Perang Padri meletus lagi setelah Perang Diponegoro berakhir. Tahun 1833 terjadi pertempuran hebat di daerah Agam. Tahun 1834 Belanda mengepung pasukan Bonjol. Namun pasukan Padri dapat bertahan sampai dengan tahun 1837. Pada tanggal 25 Oktober 1837, benteng Imam Bonjol dapat diterobos. Beliau tertangkap dan ditawan.

d. Perang Diponegoro (1925-1830)

Perang Diponegoro berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tanah tumpah darahnya. Kekecewaan itu memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Dipimpin Pangeran Diponegoro, rakyat Tegalrejo menyatakan perang melawan Belanda tanggal 20 Juli 1825. Diponegoro dibantu oleh Pangeran Mangkubumi sebagai penasehat, Pangeran Ngabehi Jayakusuma sebagai panglima, dan Sentot Ali Basyah Prawiradirja sebagai panglima perang. Pangeran Diponegoro juga didukung oleh para ulama dan bangsawan. Daerah-daerah lain di Jawa ikut berjuang melawan Belanda. Kyai Mojo dari Surakarta mengobarkan Perang Sabil. Antara tahun 1825-1826 pasukan Diponegoro mampu mendesak pasukan Belanda. Pada tahun 1827, Belanda mendatangkan bantuan dari Sumatra dan Sulawesi. Jenderal De Kock menerapkan taktik perang benteng stelsel. Taktik ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Banyak pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro gugur dan tertangkap. Namun demikian, pasukan Diponegoro tetap gigih. Akhirnya, Belanda mengajak berunding. Dalam perundingan yang diadakan tanggal 28 Maret 1830 di Magelang, Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda. Beliau diasingkan dan meninggal di Makassar.

e. Perang Banjarmasin (1859-1863)

Penyebab perang Banjarmasin adalah Belanda melakukan monopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Perang Banjarmasin dipimpin oleh Pangeran Antasari. Beliau didukung oleh Pangeran Hidayatullah. Pada tahun 1862 Hidayatullah ditahan Belanda dan dibuang ke Cianjur. Pangeran Antasari diangkat rakyat menjadi Sultan. Setelah itu perang meletus kembali. Dalam perang itu Pangeran Antasari luka-luka dan wafat.

f. Perang Bali (1846-1868)

Penyebab perang Bali adalah Belanda ingin menghapus hukum tawan karang dan memaksa Raja-raja Bali mengakui kedaulatan Belanda di Bali. Isi hukum tawan karang adalah kerajaan berhak merampas dan menyita barang serta kapal-kapal yang terdampar di Pulau Bali. Raja-raja Bali menolak keinginan Belanda. Akhirnya, Belanda menyerang Bali. Belanda melakukan tiga kali penyerangan, yaitu pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Rakyat Bali mempertahankan tanah air mereka. Setelah Buleleng dapat ditaklukkan, rakyat Bali mengadakan perang puputan, yaitu berperang sampai titik darah terakhir. Di antaranya Perang Puputan Badung (1906), Perang Puputan Kusumba (1908), dan Perang Puputan Klungkung (1908). Salah saut pemimpin perlawanan rakyat Bali yang terkenal adalah Raja Buleleng dibantu oleh Gusti Ketut Jelantik.

g. Perang Sisingamangaraja XII (1870-1907)

Pada saat Sisingamangaraja memerintah Kerajaan Bakara, Tapanuli, Sumatera Utara, Belanda datang. Belanda ingin menguasai Tapanuli. Sisingamangaraja beserta rakyat Bakara mengadakan perlawanan. Tahun 1878, Belanda menyerang Tapanuli. Namun, pasukan Belanda dapat dihalau oleh rakyat. Pada tahun 1904 Belanda kembali menyerang tanah Gayo. Pada saat itu Belanda juga menyerang daerah Danau Toba. Pada tahun 1907, pasukan Belanda menyerang kubu pertahanan pasukan Sisingamangaraja XII di Pakpak. Sisingamangaraja gugur dalam penyerangan itu. Jenazahnya dimakamkan di Tarutung, kemudian dipindahkan ke Balige.

h. Perang Aceh (1873-1906)

Sejak terusan Suez dibuka pada tahun 1869, kedudukan Aceh makin penting baik dari segi strategi perang maupun untuk perdagangan. Belanda ingin menguasai Aceh. Sejak tahun 1873 Belanda menyerang Aceh. Rakyat Aceh mengadakan perlawanan di bawah pemimpin-pemimpin Aceh antara lain Panglima Polim, Teuku Cik Ditiro, Teuku Ibrahim, Teuku Umar, dan Cut Nyak Dien. Meskipun sejak tahun 1879 Belanda dapat menguasai Aceh, namun wilayah pedalaman dan pegunungan dikuasai pejuang-pejuang Aceh. Perang gerilya membuat pasukan Belanda kewalahan. Belanda menyiasatinya dengan stelsel konsentrasi, yaitu memusatkan pasukan supaya pasukannya dapat lebih terkumpul.

Belanda mengirim Dr. Snouck Hurgronje untuk mempelajari sistem kemasyarakatan penduduk Aceh. Dari penelitian yang dibuatnya, Hurgronje menyimpulkan bahwa kekuatan

Aceh terletak pada peran para ulama. Penemuannya dijadikan dasar untuk membuat siasat perang yang baru. Belanda membentuk pasukan gerak cepat (Marchose) untuk mengejar dan menumpas gerilyawan Aceh. Dengan pasukan marchose Belanda berhasil mematahkan serangan gerilya rakyat Aceh. Tahun 1899, Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Meulaboh. Pasukan Cut Nyak Dien yang menyingkir ke hutan dan mengadakan perlawanan juga dapat dilumpuhkan.

Dari beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di berbagai daerah pada awalnya mengalami kemenangan tetapi pada akhirnya mengalami kekalahan. Hal itu disebabkan karena beberapa hal antara lain :

1. Rakyat tidak bersatu, tetapi berjuang secara kedaerahan.
2. Rakyat mudah diadu domba, ingat politik devide et impera (politik adu domba).
3. Kurangnya persenjataan.

Satuhal yang patut ingat dan diteladani adalah :
1. Semua para pahlawan berjuang dengan rela berkorban dan tanpa pamrih
2. Para pahlawan memiliki jiwa dan semangat hidup gotong royong yang tinggi
3. Perlawanan rakyat menunjukkan bahwa semua rakyat menolak segala bentuk penjajahan

BAB III

PENUTUP

1.      Kesimpulan

Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596-1811,dan yang kedua kalinya pada tahun 1814-1904. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Dan untuk melancarkan usahanya, Belanda menempuh beberapa cara yaitu membentuk VOC pada tahun 1902 dan membentuk pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Setelah masa penjajahan itu usai, Belanda meninggalkan kebudayaan dan kebijakan-kebijakan yang sebagian masih di pakai oleh Indonesia.

Indonesia pada masa pemerintahan Hindia-Belanda abad XIX sudah mengalami berbagai pergantian Gubernur Jendral tetapi yang paling menyengsarakan rakyat yaitu pada masa Gubjen, Rafles, Daendels, Van den Bosch, dan van Hogendrop. Yang menerapkan system tanam paksa, penyerahan wajib hasil pertanian, penyewaan tanah kepada rakyat, penyewaan desa pada pihak swasta dan pembuatan jalan dari Anyer sampai Panarukan.