IJTIHAD SEBAGAI METODE KAJIAN ISLAM

MAKALAH IJTIHAD SEBAGAI METODE KAJIAN ISLAM

BAB VI 

IJTIHAD SEBAGAI METODE KAJIAN ISLAM

A. PENGERTIAN IJTIHAD

 ijtihad dapat dipahami menurut bahasa (lughah, etimologis) dan menurut istilah

(terminologis). Menurut bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada. Kata ini beserta

seluruh derivasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasanya, sulit

dilaksanakan, di luar jangkauan kemampuan atau yang tidak disenangi. Kata ini pun

berarti kesanggupan (al-wus’), kekuatan (al-thaqah), dan berat al-masyaqqah)

(Ahmad bin Ahmad bin ‘Ali al-Muqri al-Fayuin, t.th: 112, dan Elias A. Elias dan Ed. E.

Elias, 1982: 126).

Para ulama mengajukan redaksi yang bervariasi dalam mengartikan kata ijtihad

secara bahasa. Ahmad bin Ahmad bin Ali al-Muqri al-Fayumi (t.th: 112) menjelaskan

bahwa ijtihad secara bahasa adalah: pengerahan kesanggupan dan kekuatan yang

luar biasa dari seorang mujtahid dalam melakukan pencarian suatu supaya sampai

kepada ujung yang ditujunya (Atang Abdul Hakim, dkk, 2000: 96). Sedangkan menurut

al-Syaukani (t.th: 250), secara etimologis, ijtihad memiliki arti pembicaraan mengenai

pengerahan kemampuan dalam pekerjaan apa saja.

Jika pengertian ijtihad secara bahasa dilacak dalam Alquran, maka dapat

ditemukan bahwa kata “ jahada” terdapat di dalam Alquran surat al-Nahl [16] ayat

38, surat al-Nur [24] ayat 53, dan surat Fathir [35] ayat 42. Semua kata itu berarti

pengerahan segala kemampuan dan kekuatan (badzl al-wns’i wa al-thaqah), atau

juga berarti berlebihan dalam bersumpah (al-mubalaghat fi al-yamin).

Sedangkan dalam al-Sunnah, kata ijtihad terdapat dalam sabda Nabi yang artinya

“pada waktu sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa (fajtahidu fi al-du’a)”.

Dan hadis lain yang artinya “Rasul Allah Saw bersungguh-sungguh (yajtahid) pada

sepuluh hari terakhir bulan Ramadan (Atang Abdul Hakim, 2000 : 96).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ijtihad menurut bahasa

adalah percurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai

urusan atau perbuatan. Kata ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya berusaha

keras atau berusaha sekuat tenaga; kata ijtihad yang secara harfiah mengandung

arti yang sama, Secara teknis, ijtihad ditetapkan bagi seorang ahli hukum yang dengan

kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapat di lapangan hukum

mengenai hal yang pelik dan meragukan.

Menurut Mahmud Syaltout (dalam Abuy Sodikin, 2000 : 65), ijtihad artinya

sama dengan Ar-ra’yu, yang perinciannya meliputi :

a. Pemikiran arti yang dikandung oleh Alquran dan Sunnah;

b. Mendapat ketentuan hukum sesuatu yang tidak ditunjukan oleh nash dengan

sesuatu masalah. Pencerahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara’ amalitentang masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya oleh suatu nash secara

langsung.Ada sebagian ulama ada yang menyamakan ijtihad dengan qiyas; Akan tetapi,pendapat ini ditolak oleh Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa ijtihad itu lebihumum daripada qiyas (Wahbah al-Zuhaili, 1978: 481).Para ulama bersepakat tentang pengertian ijthad secara bahasa, tetapiberbeda pandangan mengenai pengertiannya secara istilah (terminologi). Pengertianijtihad secara istilah muncul belakangan, yaitu pada masa tasyri’ dan masa sahabat.

Perbedaan ini meliputi hubungan ijtihad dengan fikih, ijtihad dengan Alquran, ijtihad

dengan al-Sunnah, dan ijtihad dengan dalalah nash (Jalaluddin Rakhmat, 1989: 33).

Menurut Abu Zahrah (t.th: 379), secara istilah, arti ijtihad dipahami sebagai

upaya seorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum

‘amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci.

Sedangkan menurut al-Amidi yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili (1978: 480),

ijtihad ialah pengerahan segala kemampuan untuk menentukan hukum-hukum syara

secara dzanny .

 dianalisa, definisi ijtihad sebagaimana dijelaskan di atas, secara tersirat

menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku pada bidang fikih, bidang hukum yang

berkenaan dengan amal; bukan bidang pemikiran. Oleh karena itu, menurut ulama

fikih, ijtihad tidak terdapat pada ilmu kalam dan tasawuf. Di samping itu, ijtihad

berkenaan dengan dalil zhanni, sedangkan ilmu kalam menggunakan dalil qaath’i.

Hal ini senada dengan pendapat Ibrahim Hosen, yang selanjutnya dikutip oleh

Jalaluddin Rakhmat (1989: 33), yang mengatakan bahwa cakupan ijtihad hanyalah

bidang fikih. Selanjutnya, Hosen mengatakan, pendapat yang menyatakan bahwa

ijtihad secara istilah juga berlaku di bidang akidah atau akhlak, jelas tidak bisa

dibenarkan.

Berbeda dengan Hosen, Harun Nasution menjelaskan bahwa pengertian ijtihad

hanya dalam lapangan fikih, adalah ijtihad dalam pengertian sempit. Dalam arti luas,

menurutnya, ijtihad juga berlaku dalam bidang politik, akidah, tasawuf, dan filsafat.

Senada dengan Harun Nasution, Ibrahim Abbas al-Dzarwi (1983: 9) mendefinisikan

ijtihad sebagai pengerahan dan upaya untuk suatu maksud tertentu.

Sebenarnya, tidak hanya Harun Nasution dan al-Dzarwi, Fakhruddin al-Razy,

Ibnu Taimiyah dan Muhammad al-Ruwaih pun tidak membatasi ijtihad pada bidang

fikih saja. Menurut menurt Fakhruddin, ijtihad ialah pengerahan kemampuan untuk

memikirkan apa saja yang tidak mendatangkan celaan (Jalaluddin Rakhmat; 1989:

33).

Dari definisi ijtihad seperti digambarkan di atas terlihat beberapa persamaan

dan perbedaan. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

Pertama, terletak pada penggunaan bahasa; sebagian menggunakan kata

istifrag dan sebagian lagi menggunakan kata badzl.

Kedua, terletak pada subjek ijtihad; sebagian ada yang dinisbatkan kepada

mujtahid yang berkonotasi bahwa lapangan ijtihad itu tidak hanya bidang fikih,

tetapi juga menyangkut berbagai persoalan.

Ketiga, terletak pada metode ijtihad. Ada yang menggunakan

metode manquli

(dari Alquran dan al-Sunnah), yaitu metode yang mengikuti (ittiba’) metode Rasul

Allah Saw, yang selalu menunggu wahyu dalam menyelesaikan setiap persoalan (Q.S.

al-Najm [53]: 3-4). Sebagian lagi menggunakan metode ma’quli (berdasarkan ra’y

dan akal), yaitu metode ini berdasarkan asumsi bahwa Rasulullah Saw diperbolehkan

melakukan ijtihad (Q.S. al-Hasyr [59]: 2).

Adapun persamaan-persamaannya adalah sebagai berikut :

Pertama, hukum yang dihasilkan bersifat zhanni; dan

Kedua, objek ijtihad berkisar seputar hukum taklifi, yaitu hukum yang

berkenaan dengan amaliah ibadah (Muhaimin, dkk: 1994; 188-189).

Dalam lapangan hukum Islam terdapat dua jenis hukum: Hukum yang qath’i

dan hukum yang zhanni. Para ulama sepakat bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan

pada jenis hukum yang kedua, pada hukumhukum yang bersifat zhanni. Di sinilah

terdapat ruang gerak ijtihad. Mengingat pentingnya penjelasan tentang kedua jenis

hukum berikut uraian pendapat Muhammad al-Madani yang dikuip Jalaluddin Rahmat

(1992:197-198) :

Pertama, adalah hukum-hukum qath’i yang ditetapkan oleh dalil dalil

kekukuhannya. Tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat, tidak ada ikhtilaf

padanya, jenis ini meliputi:

1. Akidah yang qath’i, yang wajib diimani karena tegaknya dalil yang meyakinkan,

baik dari segi tsubutnya maupun dilalahnya. Inilah garis pemisah antara muslim

dan non muslim. Siapa yang menolak satupun darinya, ia menjadi keluar dari

ikatan Islam. Misalnya tauhid, diutusnya para rasul, diturunkan kitab-kitab,

ditutupnya kenabian dengan Muhammad Saw, kebangkitan sesudah mati, balasan

amal dari hari akhirat, bahwa Allah bersifat Maha Sempurna, terpelihara dari

segala kekurangan, dan bahwa Rasul tidak mungkin berdusta, menyembunyikan

atau hianat dan lain-lainnya. Di sini orang tidak diperkenankan ijtihad, untuk

memberikan penafsiran yang lain, yang mengubah atau membatalkannya.

2. Hukum-hukum amaliah yang didatangkan syariat secara jelas dan gamblang,

berupa tuntutan, larangan atau pilihan. Misalnya, wajibnya shalat, zakat, shaum

ramadhan, haji bagi yang mampu, shalat lima waktu sehari semalam, bilangan

rakaat tertentu, haramnya membunuh tanpa hak, memakan harta yang bathil,

menuduh yang tidak bersalah, zina, menimbulkan kerusakan di bumi dan

sebagainya.

3. Kaidah-kaidah umum, yang diambil dari syariat dengan nash yang jelas, atau

ditarik (di-istinbath) sesudah penelitian yang seksama, dan diketahui bahwa

syariat menjadikannya sebagai dasar-dasr hukumnya. Misalnya tidak

memudaratkan dan tidak dimudaratkan, Allah tidak menjadikan kesulitan bagimu

dalam agama, Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang disyariatkan, semua

muamalah bebas kecuali yang dilarang dan sebagainya.

Kedua, adalah jenis hukum-hukum atau penalaran yang tidak ditetapkan secara

jelas dan qath’i, baik periwayatannya maupun artinya. Hukum-hukum ini dipahami

karena adanya isyarat yang menunjuk ke arah situ, sehingga timbul perbedaan paham,

perbedaan perspektif, baik karena hal yang berkaitan dengan periwayatan ataupun

penunjukan. Inilah yang dijadikan syariat tempat ijtihad para mujtahidin. Inilah

tempat penalaran, pemikiran, pertimbangan, pertarjihan, penelaahan, perkiraan

kemaslahatan, kebaikan serta perubahan keadaan. Sebagai contoh :

1. Di bidang ilmu kalam. Perbedaan pandangan mengenai qadha dan qadhar, ta’wil

tentang wajah, tangan dan mata tuhan, kemungkinan kaum mukminin melihat

Allah dan sebagainya.

2. Di bidang hukum fikih. Perbedaan pendapat fuqaha tentang ukuran susuan yang

diharamkan untuk melakukan ikatan pernikahan, hukum qishash bagi yang

membunuh terpaksa, pernikahan tanpa izin wali, dan sebagainya.

3. Di bidang kaidah ushul dan fikih yang mengklasifikasikan hukum: Ikhtilaf tentang

nasikh mansukh dalam Alquran, menggunakan qiyas, beramal berdasarkan akal,

mendahulukan hadits ahad dari pada qiyas dan sebagainya.

Pendapat al-Madani di atas cukup jelas membedakan antara hukum-hukum

yang qath’i (yang bukan menjadi lapangan ijtihad) dan yang zhanni (yang menjadi

ruang gerak ijtihad). Namun kelihatannya pendapat tesebut baru pada tataran

permukaan. Pada hukum-hukum yang menurut al-Madani qath’i ternyata baru

gerbangnya saja, belum masuk ke wilayah yang lebih luas. Misalnya, tentang

“Pengakuan/keyakinan adanya kebangkitan sesudah mati” dan “balasan amal di

akhirat” disebut sebagai qath’i. Pada tataran bahwa dua hal itu akan terjadi, betul

qath’i. Tapi jika masuk lebih dalam dari dua masalah itu akan terdapat hal yang

zhanni. Misalnya, tentang kebangkitan sesudah mati, apakah yang bangkit itu

jasmaninya, rohaninya atau jasmani dan rohaninya. Dalam hal balasan di akhirat,

apakah berupa pisik atau non pisik?. Dalam sejarah kalam, falsafat dan tasawuf

ternyata terjadi ikhtilaf setelah para ahli melakukan ijtihad masing-masing.

Begitu pula dalam masalah hukum-hukum amaliah atau fikih, betul tidak ada

bahasan dan pertentangan tentang zakat, puasa, shaum, haji hukumnya wajib.

Tapi jika masuk lebih dalam akan nampak terdapat hal-hal yang bersifat zhanni dalam

bidang yang oleh al-Madani dianggap qath’i. Misalnya, zakat yang wajib itu di

dalamnya masih memerlukan ijtihad, mustahik zakat yang sembilan itu masih bisa

dipahami berbeda, begitu juga haji wajib bagi yang mampu, tapi bagaimana

pelaksanaannya di tanah suci, banyak terjadi perbedaan. Tidak syak lagi bahwa

lapangan ijtihad masih terus terbuka sekalipun dalam bidang akidah.

Sesungguhnya al-Madani pun dalam bidang-bidang tertentu mewaspadainya,

sebagaimana pernyataannya, bahwa ia sering menemukan orang-orang yang mengqath’i-kan yang zhanni atau men-zhani-kan yang qath’i. Perbedaan pengambiln

sahabat yang meriwayatkan hadits serta penafsiran konsep imamah atau wilayah

telah dianggap sebagai perbedaan pada qath’iyat antara Ahlussunah dan Syiah.

Khawarij yang mengafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, atau

sebagian kaum Wahabi yang memusyrikan tabarruk dan tawassul, telah menganggap

qath’i pada yang zhanni. Sementara itu, orang-orang yang menganggap boleh menolak

ahlussunah sama sekali, menghalalkan minuman keras, berijtihad yang melawan nash

adalah orang-orang yang men-zhanni-kan yang qath’i. Pada pemahaman tentang

perbedaan yang zhanni dan qath’i inilah terletak kendala ijtihad, Sehingga diperlukan

kriteria bagi mujtahid.

Metodologi Studi Islam

B. LANDASAN BERIJTIHAD

Dalam Alquran, banyak ditemukan dalil yang menjadi dasar hukum ijtihad Di

antara ayat Alquran yang menjadi dasar ijtihad adalah sebagai berikut:

 “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa

kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah

Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang

yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (Q.S. al-

Nisa [4]: 105)

... sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berpikir. (Q.S. al-Rum [30]: 21)

Selanjurnya, lihat pula surat al-Zumar [39] ayat 42 dan surat al-Jatsiyah [45]

ayat 13.

“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang)

yang belum mati di waktu tidurnya; Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang

telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai

waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tandatanda

kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.” (Al-Zumar:42).

 “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di

bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum

yang berfikir.” (Al-Jatsiyah:13).

Adapun Sunnah yang menjadi dasar ijtihad di antaranya adalah hadis ‘Amr bin

al-’Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang menyebutkan

bahwa Nabi Muhammad bersabda:

“Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad, kemudian

dia benar maka ia mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan

hukum dalam ijtihad itu salah maka ia mendapatkan satu pahala”. (Muslim,

II, t.th: 62)

Metodologi Studi Islam

Hadis lain yang dijadikan dasar ijtihad ialah hadis Mu’adz bin Jabal ketika ia

diutus oleh Nabi ke Yaman sebagai hakim:

“Dengan apa kamu memutuskan perkara Mu’adz?” Mu’adz menjawab:

“Dengan sesuatu yang terdapat di dalam kitab Allah.” Nabi bersabda: “Kalau

kamu tidak mendapatkannya dari kitab Allah?” Mu’adz menjawab: “Saya akan

memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasul Allah.”

Nabi berkata: “Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan

oleh Rasul Allah?” Mu’adz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pikiran

saya.” Nabi bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq

kepada utusan dari rasul-Nya.” (‘Ali Hasab Allah, 1971: 82).

Berijtihad berarti menggunakan segenap potensi nalar (akal) dalam menentukan

suatu hukum. Islam merupakan agama yang sangat menghargai akal. Banyak ayatayat

Alquran yang menyatakan suruhan untuk mempergunakan akal, sebagaimana

dapat dilihat dari arti ayat-ayat di bawah ini, yaitu:

“Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi: dan silih bergantinya malam

dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.” (Q.S. 3 :190).

 “Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya di sisl Allah ialah

orang yang pekak dan tuli yang mengerti apapun” (Q.S. 8:22).

Dalam beberapa keterangan dijelaskan, bahwa ijtihad juga dilakukan para

sahabat ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Pada waktu itu terdapat sekelompok

umat Islam yang tidak membayar zakat fitrah, Abu Bakar melakukan tindakan dengan

memerangi mereka, tindakan Abu Bakar tersebut pada mulanya tidak disetujui oleh

Umar bin Khattab. Umar bin Khattab beralasan dengan menggunakan sabda Nabi,

yang artinya :

“Saya diperintahkan untuk memerangi orang banyak (yang mengganggu Islam)

sehingga mereka mau mengucapkan kalimah syahadat. Kalau mereka telah

mengucapkannya, terjagalah darah dan harta mereka, kecuali dengan cara

yang benar”.

Menurut suatu riwayat, dalam peristiwa itu Abu Bakar berargumen berdasarkan

sabda Nabi, Lilahi Haqqika. Dalam kata-kata itu menunaikan zakat adalah sebagaimana

mengerjakan shalat, termasuk haq.

Menurut Ahmad Salabi dalam Muhtar Adam (1992:142) Pada suatu waktu setelah

Abu Bakar dibaiat jadi khalifah, keesokan harinya orang melihat Abu Bakar membawa

perniagaan ke pasar, beberapa orang sahabat yang menyaksikan antara lain Abu

Ubaidah mendekati khalifah dan berkata “kekhalifahan itu tidak dapat dicampur

dengan berniaga”, Abu Bakar menjawab, “ Lalu dengan apakah aku dapat hidup dan

membiayai rumah tanggaku”? Keadaan ini mendapat perhatian sahabat, kemudian

ditentukanlah tunjangan secukupnya untuk Abu Bakar dan keluarganya.

Metodologi Studi Islam

Ada lagi suatu ijtihad yang dilakukan Abu Bakar di akhir kekhalifahannya di

bidang politik, yaitu dengan menunjuk seseorang yang akan menjadi khalifah

sepeninggalnya Abu Bakar kelak. Ijtihadnya ini dilakukan setelah melakukan

musyawarah terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh Anshar dan muhajirin.

Pada masa Abu Bakar pula, Umar bin Khattab mengusulkan agar Alquran

dikumpulkan dalam bentuk mushaf, mengingat telah banyak para sahabat yang

huffadz Alquran meninggal dalam peperangan. Pada mulanya Abu Bakar menolak,

mengingat hal itu tidak pemah dikerjakan oleh Rasulullah. Dalam hal itu Umar

berpendirian bahwa merupakan suatu kebaikan bagi kepentingan umat Islam dan

umat mukminin.

Adapun Umar bin Khattab sesuai dengan masa pemerintahannya yang panjang,

dan perkembangan masyarakat Islam yang luas, maka Umarlah yang paling berani

merealisasikan jiwa Alquran. Beliau banyak berpegang kepada ruh hukum Islam,

dari pada berpegang kepada bunyi tekstualnya. Khalifah Umar yang pertama kali

membentuk pasukan tentara yang digaji tetap setiap bulan, menyusun dewandewan,

jawatan-jawatan dan mengangkat pegawai, membagi pemerintahan dengan

sistem derah. Suatu bukti yang amat jelas bahwa Umar lebih berpegang kepada ruh

Islam dari pada tekstualnya. Misalnya ketika Umar melarang para sahabat besar

meninggalkan kota Madinah dan melarang memiliki tanah di daerah. Dalam ajaran

Islam tidak ada larangan seperti ini sedikitpun. Akan tetapi Umar berpendapat bahwa

jika para sahabat besar dibiarkan pergi ke daerah-daerah dan bertempat tinggal di

daerah itu, maka nantinya rakyat akan berkumpul di sekeliling mereka dan akan

terpesona, kagum dengan apa yang mereka dengar dari para sahabat itu tentang

pergaulan mereka dengan Nabi, dan peristiwa-peristiwa yang dialami mereka sewaktu

menolong dan mendukung Nabi.

 Selanjutnya keadaan ini akan memberikan suatu

kedudukan istimewa bagi mereka. Dikhawatirkan para sahabat itu akan mendirikan

negara dalam negara sehingga tidak ada lagi kesatuan kepemimpinan. Karena itulah

Umar melarang meninggalkan Madinah, kecuali dengan izinnya untuk sementara saja.

Dalam hal ini Umar berpegang kepada ruh Alquran dan semangat ajaran Islam. Hal

yang dikhawatirkan Umar itu benar-benar terjadi pada masa Utsman bin Affan jadi

Khalifah, para Sahbat dibiarkan bepergian kemana saja, akhirnya, para sahabat

kemudian mendirikan semacam aristokrasi keagamaan buat mereka sendiri. Masingmasingmembangga-bangakan pengalaman mereka sebagai orang-orang yang pertamakali masuk Islam dan pernah bergaul bersama Rasulullah. Sehingga kemudian masingmasingdari para sahabat itu mempunyai pengikut yang banyak jumlahnya. Kemudiandi waktu para utusan daerah datang ke Madinah untuk memakzulkan Utsman, masingmasingutusan itu menghendaki agar sahabat yang berada di daerahnyalah yangdiangkat menjadi khalifah. Penduduk Bashrah misalnya, menghendaki Zubair.Penduduk Kufah menginginkan Thalhah, sehingga akhirnya kurang terjalin kesatuan.Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau pemah berijtihad dengantidak melakukan potong tangan pada suatu kasus pencurian tersebut telah sampaipada ketentuan di mana si pencuri harus dipotong tangan.

C. KUALIFIKASI MUJTAHID

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat yang harus

dimiliki oleh seorang mujtahid. Mujtahid ialah orang yang mampu melakukan ijtihad

melalui cara istinbath (mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat) dan tathbiq

(penerapan hukum). Sebelum dikemukakan beberapa pendapat ulama mengenai

syarat-syarat mujtahid, ada baiknya dijelaskan dulu mengenai rukun ijtihad menurut

Nadiyah Syafari al-Umari (t.th: 199-200) sebagai berikut :

1. Al-waqi’, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi, yang tidak

diterangkan oleh nash.

2. Mujtahid, ialah orang yang melakukan ijtihad yang mempuyai kemampuan untuk

berijtihad dengan syarat-syarat tertentu.

3. Mujtahid fih, ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali (taklifi).

4. Dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fih (Atang Abdul

Hakim, dkk, 2000 : 100).

Menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (t.th: 350), syaratsyarat

bagi mujtahid ada dua, yaitu :

Pertama, mengetahui syariat serta hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga dapat

mendahulukan yang seharusnya didahulukandan mengakhirkan sesuatu yang

seharusnya diakhirkan (tertib).

Kedua, keadaannya adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak

keadilannya. Orang yang tidak adil tidak dapat diterima fatwa dan pendapatnya.

Syarat-syarat yang diajukan al-Ghazali itu masih bersifat umum sehingga memerlukan

rincian, terutama syarat yang pertama. Al-Ghazali pun tidak menjelaskan yang

dimaksud adil pada syarat kedua . (Atang Abdul Hakim, dkk, 2000 : 100).

Menurut Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husain al-Razi (1988:496-7),

syarat-syarat mujtahid adalah sebagai berikut:

1. Mukalaf, karena hanya mukallafah yang mungkin dapat melakukan penetapan

hukum.

2. Mengetahui makna-makna lafadz dan rahasianya.

3. Mengetahui keadaan mukhathab yang merupakan sebab pertama terjadinya

perintah atau larangan.

4. Mengetahui keadaan lafadz; apakah memiliki qarinah atau tidak.

Sedangkan menurut Abu Ishaq bin Musa al-Syatibi (1341 H: 90-1), syarat- syarat

mujtahid ada tiga, yaitu :

Pertama, memahami tujuan-tujuan syara’ (maqashid al-syari’ah), yaitu

adlaruriyyat yang mencakup pemeliharaan agama (hifzh al-din), pemeliharaan jiwa

(hifzh al-nafs), pemeliharaan akal (hifzh al-’aql), pemeliharaan keturunan (hifzh alnasl),

dan pemeliharaan harta (hifzh al-mal); hajiyyat, dan tahsiniy-yat.

Kedua, mampu melakukan penetapan hukum.

Ketiga, memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya.

Berbeda dengan syarat-syarat terdahulu, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad

al-Syaukani (t.th; 250-252) menyodorkan syarat-syarat mujtahid sebagai berikut:

1. Mengetahui Alquran dan al-Sunnah yang bertalian dengan masalah-masalah

hukum. Jumlah ayat-ayat hukum di dalam Alquran sekitar 500 ayat.

2. Mengetahui ijmak sehingga tidak berfatwa atau berpendapat yang menyalahi

ijmak ulama. Studi Islam

3. Mengetahui bahasa Arab karena Alquran dan al-Sunnah disusun dalam bahasa

Arab.

4. Mengetahui ilmu ushul fiqh. Ilmu ini merupakan ilmu terpenting bagi mujtahid

karena membahas dasar-dasar serta hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad.

5. Mengetahui nasikh-mansukh sehingga tidak berfatwa atau berpendapat

berdasarkan dalil yang sudah mansukh.

Adapun syarat-syarat mujtahid yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah

(t.th: 250-2) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bahasa Arab, karena Alquran diturunkan dalam bahasa Arab. Al-

Sunnah, sebagai penjelas Alquran, juga ditulis dalam bahasa Arab.

2. Mengetahui nasikh-mansukh dalam Alquran.

3. Mengetahui sunnah, baik perbuatan, perkataan, maupun penetapan.

4. Mengetahui ijmak dan ikhtilaf.

5. Mengetahui qiyas.

6. Mengetahui maqashid al-syari’ah.

7. Memiliki pemahaman yang tepat (shihhat al-fahm) yang karenanya mujtahid

dapat memahami ilmu manthiq.

8. Memiliki niat yang baik dan keyakinan (aqidah) yang selamat.

Hampir sama dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Abu Zahrah, Wahbah al-

Zuhaili (1977: 487-492) mengajukan syarat-syarat mujtahid sebagai berikut.

1. Mengetahui makna ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Alquran, baik secara

bahasa maupun secara tstilah. Mujtahid tidak mesti hafal, tetapi cukup

mengetahui tempat-tempatnya sehingga memudahkan baginya dalam

menggunakan ayat-ayat hukum tersebut.

2. Mengetahui makna hadis-hadis hukum secara bahasa dan istilah. Mujtahid tidak

hams hafal, tetapi cukup mengetahui tempat hadis-hadis tersebut dalam kitabkitab

induk hadis, seperti Shahih al-Bukhari, Shahih al-Muslim, Sunan Abi Dawud,

Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa’i, dan Sunan Ibn Majah.

3. Mengetahui nasikh-mansukh, baik dari Alquran maupun Sunnah.

4. Mengetahui ijmak sehingga tidak berfatwa atau berpendapat yang menyalahi

ijmak terdahulu.

5. Mengetahui qiyas dan syarat-syaratnya yang disepakati, karena qiyas merupakan

salah satu metode ijtihad; rincian hukum banyak dijelaskan dengan cara tersebut.

6. Mengetahui ilmu bahasa Arab, seperi nahwu, sharaf, ma’ani, dan bayan, karena

Alquran dan Sunnah disusun dalam bahasa Arab.

7. Mengetahui ilmu ushulfiqh karena di dalamnya dibahas dasar-dasar dan hukun

ijtihad.

8. Mengetahui maqashid al-syari’at dalam penetapan hukum, karena mujtahid wajib

mengetahui rahasia-rahasia hukum di samping dilalat al-alfazh (penunjukan

makna-makna lafadz).

Berdasarkan syarat-syarat (kualifikasi) mujtahid yang dikemukakan oleh

beberapa orang ulama di atas, dapat dipahami bahwa menjadi seorang mujtahid itu

tidak mudah. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujahid itu cukup

banyak. Maka menurut Muhaimin dkk. (1994: 198-199), sesuai dengan syarat-syarat

yang dimilikinya, mujtahid itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatantingkatanitu ialah mujtahid muthlaq dan mujtahid madzhab.Metodologi Studi Islam

Mujtahid muthlaq ialah mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum agama

dari sumbernya. Di samping itu, ia pun mampu menerapkan dasar-dasar pokok sebagai

landasan ijti-hadnya. Mujtahid muthlaq terbagi menjadi dua tingkatan.

Pertama, mujtahid muthlaq mustaqil, yaitu mujtahid yang dalam ijtihadnya

menggunakan metode dan dasar-dasar yang ia susun sendiri. Ia tidak taklid kepada

mujtahid lainnya, dan bahkan metode dan dasar-dasar yang ia susun menjadi mazhab

tersendiri. Yang termasuk mazhab ini, umpamanya, empat tokoh mazhab fikih

terkenal seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali.

Kedua, mujtahid muthlaq muntasib, yaitu mujtahid yang telah mencapai derajat

muthlaq mustaqil tetapi ia tidak menyusun metode tersendiri. Mujtahid kelompok

ini tidak taklid kepada imamnya tanpa dalil dan keterangan; ia menggunakan

keterangan imamnya untuk meneliti dalil-dalil dan sumber-sumber pengambilannya.

Contohnya, al-Muzani dari mazhab Syafi’i dan al-Hasan bin Ziyad dari mazhab Hanafi.

Mujtahid fi al-madzhab ialah mujtahid yang mampu mengeluarkan hukumhukum

agama yang tidak dan atau belum dikeluarkan oleh mazhab nya dengan cara

menggunakan metode yang telah disusun oleh mazhabnya itu. Contohnya, Abu Ja’far

al-Thahtawi dalam mazhab Hanafi. Kelompok mujtahid ini terbagi dua: (1) mujtahid

takhrij; dan (2) mujtahid tarjih atau bisa disebut dengan mujtahid fatwa (Atang

Abdul hakim, dkk, 2000 : 102-103)

Karena begitu banyak dan beragamnya syarat-syarat yang harus dimiliki oleh

seorang mujtahid, tampaknya untuk masa sekarang ini akan sulit terpenuhi. Oleh

karena itu, ijtihad tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan (ijtihad fardiah),

tetapi juga dapat dilakukan secara kelompok (ijtihad jamai’). Artinya, sekelompok

ulama dengan disiplin ilmu yang berbeda secara bersama-sama melakukan ijtihad

untuk menentukan sebuah hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam

Alquran dan Sunnah.

D. HUKUM MELAKUKAN IJTIHAD    

Bagaimana seseorang melakukan ijtihad? Ulama berpendapat, jika seorang

Muslim dihadapkan kepada suatu peristiwa, atau ditanya tentang suatu masalah

yang berkaitan dengan hukum syara’, maka hukum ijtihad bagi orang itu bisa wajib

‘ain, wajib kifayah, sunat, atau haram, bergantung pada kapasitas orang tersebut.

Pertama, bagi seorang Muslim yang memenuhi kriteria mujtahid

yang dimintai

fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan

hilang begitu saja tanpa kepas-tian hukumnya, atau ia sendiri mengalami peristiwa

yang tidak jelas hukumnya dalam nas, maka hukum ijtihad menjadi wajib ‘ain.

Kedua, bagi seorang Muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta

fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi, tetapi ia mengkhawatirkan peristiwa

itu lenyap dan selain dia masih ada mujtahid lainnya, maka hukum ijtihad menjadi

wajib kifayah. Artinya, jika semua mujtahid tidak ada yang melakukan ijtihad atas

kasus tersebut, maka semuanya berdosa. Sebaliknya, jika salah seorang dari mereka

melakukan ijtihad, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka.

Ketiga, hukum berijtihad menjadi sunat jika dilakukan atas persoalan-persoalan

yang tidak atau belum terjadi

Keempat, hukum. ijtihad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa

yang sudah jelas hukumnya secara qathi’, baik dalam Alquran maupun al-Sunnah;

atau ijtihad atas peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan secara ijmak. (Wahbah

al-Zuhaili, 1978: 498-9 dan Muhaimin, dkk., 1994: 189)                 

E. IJTIHAD YANG DILAKUKAN PADA ZAMAN RASULULLAH SAW

Jika dianalisa secara mendalam, wacana dan pembahasan mengenai ijtihad

Rasulullah di kalangan para ulama ternyata sangat pelik dan berbelit-belit. Secara

umum, mereka menyepakati ijtihad Rasul Saw dalam urusan-urusan kemaslahatan

yang bersifat keduniawian (al-mashalih al-dunyaiuiyah), pengaturan taktik dan

strategi peperangan (tadabir al-hurub), dan keputusan-keputusan yang berhubungan

dengan persengketaan (al-aqdhiyah wa al-khushumah). Akan tetapi, mereka berbeda

pendapat mengenai ijtihad Rasul Saw dalam urusan hukum-hukum agama (al-ahkam

al-syari’ah). (Wahbah al-Zuhaili, 1978: 499; al-Syaukani, t.th: 234)

Selanjutnya, dalam menanggapi boleh-tidaknya Rasul berijtihad dalam urusan

hukum-hukum agama, ulama berbeda pendapat. Atang Abdul hakim, dkk, 2000 :

106) mengemukakan :

Pertama, kebanyakan para ahli ushul fiqh membolehkan. Menurut mereka, ini pernah

dilakukan oleh Rasul Saw.

Kedua, para pengikut Abu Hanifah (Hanafiah) berpendapat bahwa Rasulullah Saw

diperintahkan untuk berijtihad setelah beliau menunggu wahyu untuk menyelesaikan

suatu peristiwa yang terjadi, dan beliau mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap begitu

saja.

Ketiga, kebanyakan pengikut Asya’riah, ahli kalam, dan kebanyakan pengikut

Muktazilah tidak menyetujui ijtihad Rasulullah dalam urusan hukum-hukum agama.

Berikut dalil-dalil yang dikemukakan kelompok pertama.

 “Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang

yang mempunyai mata hati”. (Q.S. Ali Imran [3]: 13)

 “Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang

mempunyai pandangan”. (Q.S. al-Hasyr [59]: 2)

....

 “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orangorang

yang mempunyai akal....” (Q.S. Yusuf [12]: 111)

Kalimat “ ulu al-abshar, ulu al-albab, dan ‘ibrah” pada ayat-ayat terdahulu

tidak hanya berlaku bagi khithab ketika ayat itu diturun-kan, tetapi berlaku juga

bagi Rasul Saw karena beliaulah sesungguhnya

yang lebih tepat disebut ulul-abshar

dan ulul-albab. Kata-kata tersebut menggambarkan suatu perintah untuk

memprediksi masa depan dengan cara perbandingan, atau dalam istilah ushul adalah

qiyas, sedangkan qiyas adalah bagian dari kegiatan ijtihad.Kemudian dalam ayat

lain, surat Ali Imran [3]: 159, Allah Swt berfirman :

 “Maka disebabkan rahtnat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka,

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka

bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

bertawakal kepada-Nya.” (QS. Ali-Imran : 159)

Menurut kelompok ini, lafadz wa syawirhum fi al-amr dalam ayat di atas

mengisyaratkan adanya ijtihad, karena musyawarah hanya berlaku untuk

menyelesaikan urusan-urusan yang hukum-nya tidak ditunjuk secara jelas oleh nas.

Ulama yang menolak adanya ijtihad Rasul Saw, juga menjadikan Alquran sebagai

dalil:

 “Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapkanlah itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”.

(Q.S. al-Najm ]53]: 3-4)

“Katakanlah, “Tiada patut bagiku menggantikannya dari pihak diriku sendiri.

Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.” (Q.S. Yunus

[10]: 15)

Pada fase berikutnya, ijtihad banyak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah

para Tabi’in. Pada umumnya mereka sangat hati-hati dan menentukan syarat yang

cukup banyak jika ingin melakuklan ijtihad. Hal ini karena sikap mereka sangat

berhati-hati, tetapi tuntutan perkembangan zaman dengan segala persoalan

yangmuncul, harus senantiasa mendapatkan jawaban dalam Islam.